DDTK Aplikasi ABT pendukung SIPP di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Kuala Kapuas – Bertempat diruang sidang utama Pengadilan Agama Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, telah dilaksanakan diklat di tempat kerja (DDTK) tentang implementasi SIPP. Kegiatan ini untuk merespon program Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.,  untuk penyelesaian perkara tepat waktu. Penyelesaian perkara tepat waktu ini meliputi minutasi satu hari setelah putusan dibacakan (One Day Minutation) dan publikasi putusan satu hari setelah dibacakan (One Day Publication).

Kegiatan DDTK  ini diikuti Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan seluruh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Adapun narasumber aplikasi pendukung SIPP adalah Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Ibu Rahimah, SHI, MH.

Kegiatan DDTK dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH, MHI. Menurut beliau program Badilag yang menuntut pengadilan agama harus menyelesaikan perkara tepat waktu, membuat pengadilan agama harus bekerja keras terutama pengadilan agama yang menangani perkara ratusan sampai ribuan setiap bulannya. Oleh karena itulah dibutuhkan aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja dari aplikasi SIPP.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan DDTK ini saya sangat antusias bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas akan bekerja lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara tepat waktu” ujar H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH, MHI.

Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dalam pengarahannya mengharapakan Pengadilan Agama Kuala Kapuas mampu kembali mengangkat nama baik Pengadilan Agama Kuala Kapuas di bidang Publikasi putusan, website dan SIPP. meminta seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar selalu bekerjasama untuk melaksanakan program Badilag ini, oleh sebab itu semua pihak-pihak yang terlibat dalam penginputan data SIPP harus disiplin dan peduli.

Rahimah, SHI, MH selaku nara sumber menjelaskan aplikasi pendukung SIPP yang bernama ABT. ABT adalah Aplikasi Blanko Terintegrasi SIPP yang memudahkan user untuk menyelesaikan adminitrasi perkara, sehingga minutasi dan putusan dapat dilaksanakan sesegara mungkin.

Para peserta DDTK sangat antusias dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dan akhirnya diharapkan kepada seluruh peserta DDTK dapat memahami dalam mengoperasikan apliasi ABT ini. Sehingga One Day Minutation dan dan One Day Publication bukan lagi sebagai pekerjaan yang berat. (M.P)

Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia Mengadakan Sosialisasi Kenker di Pengadilan Agama Kuala Kapuas

Kuala Kapuas – Kamis tanggal 28 Februari 2019 Pengadilan Agama Kuala Kapuas di kunjungi oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia untuk penyuluhan.

Adapaun tujuan dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia dalam penyuluhannnya yaitu memberikan informasi kepada  masyarakat sedini mungkin, secara langsung tentang pengertian Kanker, mengenali  secara dini gejala kanker prostat, rahim, serviks  dan  payudara serta cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker.

Mona Panggabean sebagai Narasumber dari tim penyuluh mengatakan bahwa kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal (abnormal) kanker  bisa berawal dari tumor,tumor itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu tumor jinak dan  tumor ganas.

“tumor jinak pertumbuhanya lambat, tapi bila dibiarkan dan tidak segera ditangani dikhawatirkan akan berubah menjadi tumor ganas dan kalau sudah menjadi ganas itulah yang dinamakan dengan kanker”ujar mona panggabean.

tampak seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas antusias dalam mendengarkan penyuluhan.

Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH, MHI mengatakan bahwa penting bagi kami untuk mendengarkan penyuluhan tentang penyakit kanker ini.

“kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia yang telah bersedia datang dan memberikan penyuluhan di  tempat kami” ujar H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH, MHI. (M.P)

Nonton bareng Laporan Tahunan MARI

Kuala Kapuas – Rabu Tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.00, Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas dihimbau untuk melakukan kegiatan “NoBar” atau nonton bareng acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018. Kegiatan tersebut bertempat diruang Rapat Lantai 2 dan dilaksanakan dalam rangka mengikuti instruksi Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran No. 02 Tahun 2019 Tentang Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahakamah Agung RI Tahun 2018.

Sidang Istimewa diawali dengan sambutan dari Ketua Mahkamah Agung RI Bapak. Prof. Dr. H. Mohammad Hatta Ali, SH.MH., beliau mengutarakan bahwa Mahkamah Agung memaknai arti penting tahun 2018 sebagai “Era Baru Menuju Badan Peradilan Yang Modern”. Hal ini menurutnya ditandai dengan pemanfaatan Tekhnologi Informasi yang bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Dalam laporan tersebut dipaparkan selama periode Januari 2018 sampai dengan 21 Desember 2018 Mahkamah Agung menangani sebanyak 18.142 perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 16.754 perkara ditambah sisa perkara akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus pada periode tahun ini sebanyak 17.351 perkara. Sisa perkara per tanggal 21 Desember 2018 sebanyak 791 perkara. Jumlah sisa perkara ini merupakan jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung RI.

Ketua Mahkamah Aguang RI juga menjelaskan Mahkamah Agung terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan telah diluncurkannya e-court pada Tahun 2018. E-court adalah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, dengan fitur e-filing yaitu pendaftaran secara elektronik, e-payment yaitu pembayaran panjar biaya secara elektronik, dan e-summons yaitu pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik. Melalui aplikasi e-court pendaftaran gugatan/permohonan oleh seorang Advokat dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sepanjang advokat tersebut telah tervalidasi sebagai pengguna terdaftar dalam sistem aplikasi e-court. Selain sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, tranformasi teknologi dalam sistem administrasi perkara di pengadilan juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha.

Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa semua capaian tersebut adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas segenap warga peradilan di seluruh Indonesia. “Prestasi dan keberhasilan yang dicapai harus senantiasa menjadi pemacu semangat agar kita mampu bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pencari keadilan”tutup Prof. Dr. H. Mohammad Hatta Ali, SH.MH. (M.P)