PEDOMAN PENGELOLAAN
KEPANITERAAN
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI |
||
No | Peraturan | Link Dokumen |
1 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. | Dokumen |
2 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. | Dokumen |
3 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). | Dokumen |
4 | Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dokumen |
5 | Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dokumen |
6 | Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dokumen |
7 | SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama | Dokumen |
PEDOMAN LAINNYA | ||
No | Peraturan | Link Dokumen |
1 | Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. | Dokumen |
2 | Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. | Dokumen |
3 | Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. | Dokumen |
4 | Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. | Dokumen |
5 | Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. | Dokumen |
6 | Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. | Dokumen |
Halaman Sebelumnya
Alur Penangan Eksekusi Selanjutnya
Alur Penangan Eksekusi Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Sebelumnya
Laporan Rekapitulasi Pengaduan Sebelumnya