Kuala Kapuas, 13 April 2026– Dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan anggaran tahun 2026 serta menjaga kualitas dan ketepatan penyerapan belanja pegawai, Bagian Keuangan Pengadilan Agama (PA) Kuala Kapuas mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui media Zoom pada Senin, 13 April 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi, dan merupakan tindak lanjut dari undangan resmi yang ditujukan kepada seluruh Sekretaris Unit Eselon I, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama, serta seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), serta seluruh unsur pengelola keuangan pada pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas penyerapan anggaran di lingkungan peradilan.
Salah satu aparatur PA Kuala Kapuas yang mengikuti kegiatan tersebut, M. Pahriyadi, S.Pd., PPPK PA Kuala Kapuas selaku Operator – Penata Layanan Operasional/Sub Bagian PTIP, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman teknis pengelolaan anggaran di satuan kerja.
“Rapat koordinasi ini memberikan arahan yang jelas terkait percepatan penyerapan anggaran serta penguatan akurasi data pelaksanaan anggaran. Hal ini sangat membantu kami dalam memastikan pelaksanaan anggaran di satuan kerja dapat berjalan lebih tertib dan tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bagian Keuangan PA Kuala Kapuas diharapkan dapat terus meningkatkan kedisiplinan, ketepatan waktu, serta akurasi dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang optimal. (WIN)
